KOMPUTER JARINGAN DASAR (K3LH)

K3LH Komputer Jaringan Dasar

 

Kompetensi Dasar

3.1   Menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan  kerja

4.1   Melaksanakan K3LH dilingkungan kerja

Tujuan Pembelajaran

1. Setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mendemonstrasikan K3LH dengan lingkungan kerja  dengan benar

2. Setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mempersiapkan K3LH sesuai dengan lingkungan kerja  dengan tepat

3. Setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mempraktekkan K3LH dengan lingkungan kerja  dengan benar

4. Setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mempersiapkan K3LH sesuai dengan lingkungan kerja  dengan tepat

Pengertian

Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja, biasa disingkat K3 adalah suatu upaya guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat – tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.

            Melalui Pelaksanaan K3LH ini diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi, pelaksanaan K3 dapat meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Kerja.

 

Adapun pengertiannya dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu

1. Secara Filosofis

Suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur.

2. Secara Keilmuan

Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Berdasarkan Pengertian K3 diatas, kita dapat menarik kesimpulan mengenal peran K3. Peran K3 ini antara lain sebagai berikut:

· Setiap Tenaga Kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan  

   pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas 

   nasional.

· Setiap orang yang  berbeda ditempat kerja perlu terjamin keselamatannya

· Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.

· Untuk mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat        

   hubungan kerja karena sebelumnya sudah ada tindakan antisipasi dari perusahaan.

   K3 ini dibuat tentu mempunya tujuan di buatnya K3 secara tersirat tertera dalam undang –     undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja tepatnya.

            Dalam pelaksanaannya K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan dan PAK yang pada akhirnya dapat meningkatkan sistem dan produktifitas kerja.

Pembahasan Tambahan Tentang K3LH

K3LH Adalah Singkatan dari kesehatan, keselamatan, keamanan dan Linkungan HIdup,

A. Pengertian

Setiap melakukan suatu pekerjaan kita harus memperhatikan K3LH agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berakibat fatal. Selain itu kita harus memperhatikan kebersihan yang ada pada lingkungan kerja agar dapat menciptakan suasana yang nyaman dan sehat. Sehat artinya bahwa lingkungan itu telah benar-benar bersih. Nyaman memiliki arti yang menunjukan bahwa tempat itu memang rapi dan indah serta enak untuk dipandang

B. Keselamatan Kerja

Yaitu usaha untuk sedapat mungkin memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan,cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja pada setiap karyawan dan untukmelindungi sumber daya manusia.

Faktor-faktor pendukung keselamatan kerja yaitu:

1. Pengaturan jam kerja dengan memperhatikan kondisi fit untuk pekerja

2. Pengaturan jam istirahat yang memadai untuk menjaga kestabilan untuk bekerja

3. Pengaturan Penggunaan peralatan kantor yang menjamin kesehatan kerja pekerja

4. Pengaturan Sikap tubuh dan anggota badan yang efektif yang tidak menimbulkan gangguan

     ketika bekerja

5. Penyediaan sarana untuk melindungi keselamatan kerja pekerja

6. Kedisiplinan pekerja untuk mentaati ketentuan penggunaan peralatan kerja dan  

     perlindungan keselamatan kerja yang telah disediakan dan diatur dengan SOP (Standard  

     Operating Prosedur) yang telah ditetapkan

C. Kesehatan Kerja

        Yaitu Suatu kondisi yang optimal/ maksimal dengan menunjukkan keadaan yang fit untuk mendukung terlaksananya kegiatan kerja dalam rangka menyelesaikan proses penyelesaian pekerjaan secara efektif.

Faktor-faktor pendukung kesehatan kerja yaitu:

1. Pola makan yang sehat dan bergizi

2. Pola pengaturan jam kerja yang tidak menganggu kesehatan pekerja

3. Pola pengaturan istirahat yang cukup pada pekerja/ profesiona

4. Pola pengaturan tata cara sikap bekerja secara ergonomi

5. Pola pengaturan lingkungan yang harmonis yang tidak mengganggu kejiwaan

6. Pola pengaturan tata ruang kerja sehat

7. Pola pengaturan tata warna dinding dan perabotan yang tidak ganggu kesehatan

8. Pola pengaturan penerangan ruang kerja yang memadai

9. Pola perlindungan atas penggunaan peralatan yang menimbulkan gangguan kesehatan.

· Peraturan perundang-undangan yang mengatur K3LH

        Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang diatur oleh Undang-Undang ini adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

· Peraturan perundang-undangan K3

· Peraturan Uap Tahun 1930 (Stoom Verordening).

· Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan  

   dan Peredaran Pestisida.

· Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan 

   Kerja di Bidang Pertambangan.

· Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1979 tentang keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan 

   Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.

· Peraturan perundang-undangan keselamatan kerja

· Permenakertranskop RI No 1 Tahun 1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter 

   Perusahaan.

· Permenakertrans RI No 1 Tahun 1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam 

   Pengangkutan dan Penebangan Kayu.

· Permenakertrans RI No 3 Tahun 1978 tentang Penunjukan dan Wewenang Serta Kewajiban 

   Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja.

· Permenakertrans RI No 1 Tahun 19879 tentang Kewajiban Latihan Hygienen Perusahaan 

   Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Paramedis Perusahaan.

· Permenakertrans RI No 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan Kerja pada Konstruksi 

   Bangunan.

· Permenakertrans RI No 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam 

   Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

· Peraturan perundang-undangan perlindungan tenaga kerja

Pengertian Tenaga Kerja, Undang Undang dan Jenis Perlindungan :

        Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

        Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994 pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan social tenaga kerja karena adanya pentahapan kepesertaan.

        Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan social tenaga kerja yang bersifat umum.

        Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan jaminan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

Adapun syarat-syarat keselamatan kerja antara lain :

· Mencegah dan mengurangi kecelakaan

· Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran

· Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan

· Memberikan kesempatan atau jalan penyelamatan diri waktu kebakaran atau kejadian-

   kejadian lain yang berbahaya

· Memberikan pertolongan pada kecelakaan

· Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja

· Memperoleh penerangan yang cukp dan sesuai

· Menyelanggarakan suhu dan lembab udara yang baik

· Memeliharaan kebersihan, kesehatan dan ketertiban

Jenis Perlindungan Kerja

1.    Perlindungan Sosial atau Kesehatan Kerja

        Kesehatan kerja sebagaimana telah dikemukakan di atas termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja/buruh ”semaunya” tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku, dengan tidak memandang pekerja/buruh sebagai mahluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja/buruh dari kejadian/keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaannya dalam hal pekerja/buruh melakukan pekerjaannya. Adanya penekanan ”dalam suatu hubungan kerja” menunjukkan bahwa semua tenaga kerja yang tidak melakukan hubungan kerja dengan pengusaha tidak mendapatkan perlindungan sosial sebagaimana ditentukan dalam Bab X UU No 13 Tahun 2003.

2.    Perlindungan Teknis Atau Keselamatan Kerja

        Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan.

3.    Perlindungan ekonomis atau Jaminan Sosial

        Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia seperti halnya berbagai Negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Undang-undang Jaminan SosialTenagakerja, No, 3 Tahun 1992 Pasal 10.

C.    Jenis – Jenis Jaminan Sosial tenaga kerja

1.    Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan Kerja maupun penyakit akibat kerja maerupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.

2.    Jaminan Kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

3.    Jaminan hari Tua

Hari tua dapat mengkibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mapu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenaga kerjaan sewaktu masih bekerja, teruma bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 ( lima puluh lima ) tahun atau memnuhi persyaratan tersebut.

4.    Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

        Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan unutk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksankan rugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan ( kuratif ).

· Identifikasi pelanggaran prosedur K3

        Prosedur Pencegahan Gangguan K3 bertujuan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akikbat kerja di tempat kerja dan menjamin ;

        Bahwa setiap tenaga kerja dan orang lainnya ditempat kerja dalam keadaan selamat dan sehat.Bahwa setiap sumber produksi dipergunakan secara aman dan efisien.Bahwa proses produksi dapat berjalan dengan lancar.

        Kondisi diatas dapat tercapai bila kecelakaan termasuk kebakaran, peledakkan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditanggulangi secara terpadu.

Langkah – langkah pencegahan yang dapat ditempuh untuk menaggulangi kecelakaan kerja antara lain :

Menurut ILO (Intenarnational Labour Organization )

        Peraturan perundang-undangan yang memberikan ketentuan dan persyaratan K3 yang selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi (Up to date); penerapan ketentuan dan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan diberlakukan sejak tahap rekayasa; Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 langsung ditempat kerja.

Standarisasi

Baik buruknya K3 ditempat kerja diketahui melalui pemenuhan standar K3.

Inspeksi

Dilakukan kegiatan dalam rangka pemeriksaan dan pengujian terhadap tempat kerja, mesin, alat dan instalasi, apakah masih memenuhi terhadap ketentuan dan persyaratan K3.

Riset.

Riset yang dapat dilakukan antara lain : Teknis, medis, psychologis, dan statistic untuk menunjang tingkat kemajuan di bidang K3 sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Pendidikan dan Latihan

Dipergunakan untuk meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya K3 disamping untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan K3.

Persuasi

Merupakan suatu cara pendekatan K3 secara pribadi tanpa menerapkan sangsi-sangsi.

Asuransi

Jaminan kesehatan dengan pembayaran premi yang semakin rendah bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan K3 dan tingkat keparahan dan sering terjadinya kecelakaan yang kecil.